TENTANG TETRIBUSI PERIKANAN

PENGHAPUSAN RETRIBUSI PERIKANAN
A DEBOTTLENECKING POLICY



Mengutip Sambutan Presiden SBY pada Penutupan Rapat Kerja RPJM Tahun 2010-2014 tanggal 3 Februari 2010, dan Pengarahan Rapimnas TNI pada tanggal 25 Januari 2010, debottlenecking didefenisikan upaya untuk mengatasi sumbatan, kemacetan, hambatan di berbagai simpul pembangunan, dalam sektor-sektor tertentu. Menurut Presiden SBY, ketika memimpin Kabinet Indonesia Bersatu I tahun 2004-2009, masih banyak terdapat sumbatan-sumbatan dan kemandekan dari pembangunan, termasuk yang ada didaerah, misalnya peraturan yang saling kontradiktif satu sama lain, kemudian mekanisme pengambilan keputusan yang tidak tertib dan sebagainya. Akibatnya ekonomi nasional terhambat untuk mencapai hasil yang paling maksimal. Berdasarkan hal tersebut, 5 tahun kedepan pemerintah melakukan upaya debottlenecking supaya tidak ada lagi sumbatan-sumbatan yang prinsip dalam pelaksanaan pembangunan.




Menindaklanjuti keinginan Presiden SBY tersebut, pada program 100 hari Kementerian Perikanan dan Kelautan, menjadikan kebijakan debottlenecking sebagai upaya untuk mempermudah berusaha disektor kelautan dan perikanan, salah satunya melalui penghapusan retribusi perikanan. Himbauan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat edaran kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia, terdapat 3 (tiga) hal, mengapa retribusi sebaiknya dihapuskan, yakni : (a) Penghapusan retribusi merupakan respon perkembangan perekonomian global yang memberikan dampak kurang menguntungkan bagi usaha nelayan dan Iklim usaha yang belum kondusif, (b) Masih adanya pungutan dan retribusi yang dirasakan membebani dan memberatkan pada pendatapatan dan kesejahteraan nelayan, sehingga rendahnya produktivitas usaha nelayan, dan (c) Untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan kelautan dan perikanan, KKP akan mempertimbangkan konpesasi sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kompensasi terhadap penghapusan pungutan dan retribusi bagi kegiatan usaha nelayan diberikan dalam bentuk insentif terhadap evaluasi kinerja pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.



Berdasarkan tiga hal tersebut, maka MKP meminta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka penghapusan pungutan dan retribusi yang terkait dengan usaha nelayan. Sampai dengan akhir Februari 2010, terdapat 16 Provinsi dan 89 Bupati/Walikota yang telah menyampaikan tanggapan terhadap Surat MKP tersebut. Pada prinsipnya keseluruhan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendukung Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menghapus retribusi yang dibebankan kepada nelayan, terlebih jika hal tersebut didukung dengan diterbitkannya peraturan perundangan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Payung Hukum Retribusi
Retribusi diatur melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana merupakan pengganti UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kehadiran UU No 18 Tahun 1997, didasari untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah. Khusus untuk retribusi, UU No. 18 Tahun 1997 hanya mengatur mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Provinsi dan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan baru. Namun dalam kenyataannya, retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, hampir semua retribusi baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antardaerah.Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memandang perlu mengganti UU No 18 Tahun 1997, disamping untuk menjawab permasalah tersebut, kehadiran UU No 28 Tahun 2009 harmonisasi dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


Dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, retribusi didefenisikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa merupakan kegiatan pemerintah daerah berupa pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan. Untuk itu, retribusi digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu,

1.Retribusi Jasa Umum atau Retjaum (Pasal 110 ayat 2), merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinimakti oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-Cuma

2.Retribusi Jasa Usaha atau Retjaus (Pasal 126), pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau Pelayanan oleh Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Terkait dengan usaha perikanan, jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yakni : (a) Retribusi Tempat Pelelangan (Pasal 127, butir c), merupakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melalakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Objek retribusi termasuk tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan, dan pengecualian tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta, dan (b) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Pasal 127, butir h). Objek retribusi meliputi jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, pengecualian jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah (pusat), BUMN, BUMD, dan pihak swasta.


3.Retribusi Perizinan Tertentu atau Retzitu (Pasal 140), pelayanan perizinan tertentu oleh Pemda kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Khusus untuk usaha perikanan, yakni Retribusi Izin Usaha Perikanan (Pasal 141, butir e), merupakan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidaya ikan.


Tabel 1. Jenis-Jenis Retribusi Menurut UU No 28 Tahun 2009



Berdasarkan Pasal 158 UU No 28 Tahun 2009, peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Deaerah yang dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya , berdasarkan rekomendasi Menteri Keuangan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan peraturan daerah kepada Presiden. Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Derah paling lama 7 hari, dan selanjutnya Kepala Daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi melalui Peraturan Menteri Keuangan.


Berdasarkan data Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2009, Menteri Keuangan telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri sejumlah 132 Peraturan Daerah, terdiri dari 23 Perda Provinsi dan 92 perda kabupaten/kota untuk dibatalkan. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, 54 Perda telah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Umumnya alasa pembatalan perda tentang retribusi karena bertentangan dengan undang-undnag/peraturan diatasnya serta mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antardaerah.


Tabel 2. Rekapitulasi Peraturan Daerah Terkait Usaha Perikanan Dengan Status Telah Dibatalkan dan Direkomendasikan Untuk Dibatalkan Sampai dengan Tahun 2009



Tabel 3. Beberapa Alasan Pembatalan Perda tentang Retribusi



Bedasarkan Pasal 127 UU No 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum. Sesuai dengan PP No 20 Tahun 1997 turunan UU No Tahun 1997 terdapat 2 jenis retribusi yang terkaait dengan usaha perikanan yakni Retribusi Pengujian Kapal Perikanan (Retribusi Jasa Umum) dan Retribusi Tempat Pendaftaran Kapal (Retribusi Jasa Usaha). Selanjutnya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini;


Berdasarkan tanggapan pemerintah daerah tersebut dapat diiventarisasi 9 jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah, yakni (1) Retribusi Usaha Perikanan, (2) Retribusi Sertifikasi Pengujian Kapal, (3) Retribusi Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, (4) Retribusi Tempat Pendaratan Ikan, (5) Tempat Labuh, (6) Retribusi Penjualan Benih dan Induk Ikan, (7) Retribusi Pengujian Mutu, (8) Retribusi Pemasukan Ikan, Pakan, dan Obat-obatan, dan (9) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan Penghapusan Retribusi
Perikanan


Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat No. B.636/Men-KP/XI/09 tanggal 16 Nopember 2009 meminta Gubernur seluruh Indonesia untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka penghapusan pungutan dan retribusi yang terkait dengan usaha nelayan. Langkah serupa juga ditujukan kepada No. B.636/Men-KP/XI/09 tanggal 16 Nopember 2009 kepada Bupati/Walikota.


Sampai dengan pertengahan Februari 2010, terdapat 16 Provinsi dan 89 Bupati/Walikota yang telah merespon Surat Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Pada prinsipnya keseluruhan yang telah menyampaikan respon tersebut mendukung Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menghapus retribusi yang dibebankan kepada nelayan, terlebih jika hal tersebut didukung dengan diterbitkannya peraturan perundangan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nilai retribusi perikanan yang dipungut oleh pemerintah daerah cukup beragam dan tergantung persentase besaran retribusi yang diatur oleh peraturan daerah. (nilai retribusi dibeberapa daerah dapat dilihat pada tabel 4)


Tabel 4. Nilai retribusi yang dipungut propinsi dan kabupaten/kota



Koordinasi dan Dukungan Lintas Sektor
Untuk mempercepat pelaksanaan penghapusan rertibusi, Kementeri Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementeri Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada pembahasan di Kementerian Dalam Negeri, disampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri mendukung sepenuhnya Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan Retribusi dan Pungutan Hasil Perikanan Dalam Rangka Usaha Nelayan, hal tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang penataan peraturan daerah yang bertentangan Intruksi Presiden No 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah.



Melalui surat Menteri Dalam Negeri No.188.34/17/St tanggal 5 Januari 2010, Meteri Dalam Negeri mengintruksi kepada seluruh gubernur diminta untuk dapat mencabut peraturan daerah yang menghambat investasi di daerah dan memberatkan kehidupan masyarakat. Berdasarkan iventarisasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, saat ini terdapat 706 peraturan daerah yang akan dicabut.


Kebijakan penghapusan atau pengurangan retribusi serta semangat otonomi daerah, kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan Pasal 95 dengan UU No 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah, pemerintah daerah dapat memberikan pengurangan, keringan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak, termasuk retribusi.Kepada gurbernur seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan beberapa hal sebagai berikut :

1.Para gubernur diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meringankan kehidupan nelayan dan pencipataan iklim usaha perikanan yang kondusif, dan mengiventarisasi seluruh produk hukum yang menghambat kedua hal tersebut.
2.Meminta para gubernur untuk membentuk tim mendiasi penanganan/pengalihan aset perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

3.Meminta para gubernur untuk melaksanakan selambat-lambatnya 60 hari, semenjak surat Menteri Dalam Negeri tersebut diterima.


Khusus untuk kompesasi berupa pengalokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemerintah daerah yang telah menghapus retribusi perikanan, perlu ada penyempurnaan petunjuk pelaksanaan teknis DAK, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan non-fisik. Disamping itu, retribusi dapat dijadikan salah satu indikator teknis penentuan alokasi DAK. Untuk itu, perlu segera dilakukan re-desain tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Daerah berdasarkan prioritas kegiatan.


Kelompok Kerja
Kebijakan penghapusan retribusi membutuhkan waktu cukup panjang,karena tergantung akan kesiapan daerah untuk menghapus retribusi. Disamping itu, peran Kementerian Dalam Negeri akan sangan menentukan, terutama untuk mencabut peraturan daerah tentang retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi untuk membentuk Kelompok Kerja penghapusan retribusi perikanan, terdiri dari, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementeri Kelautan dan Perikanan (Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Setditjen Perikanan Tangkap, Biro Keuangan KKP, Biro Hukum KKP dan Biro Perencanaan KKP).





sumber :
-Ady Candra S.Pi, M.Si (Kasie Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan)
-PUPPI- Penghapusan retribusi
Share this article :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. ARTIKEL - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger